“Pj Sekda Pimpin Rapat Evaluasi DBHCHT NTB 2023: Langkah Menuju Optimalisasi Dana”

**Mataram, 23 November 2023** – Pj Sekda NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) guna mengevaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan program pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal di Provinsi NTB tahun 2023.

Rakor tersebut dihadiri oleh jajaran satpol PP NTB dari berbagai kabupaten/kota, yang telah menyelenggarakan Rakor sebagai langkah awal dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai illegal di NTB.

Dalam sambutannya, Pj Sekda memberikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor, khususnya jajaran satpol PP NTB. Ia berharap Rakor ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas program pemberantasan barang kena cukai illegal dan pada gilirannya, meningkatkan pendapatan negara dan daerah.

“Pentingnya Rakor ini sebagai forum evaluasi program pemberantasan barang kena cukai illegal dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah tidak bisa diabaikan,” ujar Pj Sekda.

Fathurrahman menekankan bahwa cukai merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat vital. “Setiap potensi pendapatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam pembangunan daerah,” tambahnya.

Rakor ini bertajuk “Optimalisasi Pemberantasan Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal Dalam Mendukung Peningkatan Pendapatan Negara dan Daerah” dan diadakan di Hotel Astoria Mataram. Peserta Rakor terdiri dari 70 orang yang berasal dari Satpol-PP NTB, kabupaten/kota, Bappeda, Diskominfotik, Dinas Perdagangan, Biro Hukum, Biro Ekonomi, serta aparat penegak hukum dari Kejaksaan Negeri NTB, Polda NTB, Korem 162 Wira Bhakti, dan stakeholder lainnya.

Laporan dari Kasat Pol PP, Subhan Hasan, menyampaikan bahwa tujuan Rakor ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai yang bersumber dari DBHCHT provinsi NTB tahun 2023. Ia juga menekankan pentingnya operasi bersama untuk meningkatkan kepatuhan terkait ketentuan barang kena cukai dan mendukung peningkatan pendapatan negara di masa depan.

Tinggalkan Balasan